Articles worth reading

Umum

KCN: Tagihan KBN Tidak Berdasar Dirut PT KCN, Widodo Setiadi bersama pengacara, Juniver Girsang _ foto by Tempo

KCN: Tagihan KBN Tidak Berdasar

person access_time11-05-2020
 
Bisnistoday-PT Karya Citra Nusantara (KCN) kembali menegaskan bahwa sebagai bentuk komitmen dan niat baik kami, maka kami dari KCN membawa uang cash (tunai) dan diperlihatkan dihadapan yang mulia majelis hakim pengawas. Uang tersebut untuk pembayaran para kreditur. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT. KCN, Widodo Setiadi kepada wartawan usai sidang di Pengadilan Niaga, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (11/5/2020).
 
Widodo juga menjelaskan bahwa  para pihak pemegang saham tidak ada yang dirugikan. “Sebetulnya kalau para pemegang saham tidak ada yang dirugikan, hal yang sama juga saya sampaikan dalam ruang persidangan PKPU. Karena kita semua mengetahui bahwa proyek pembangunan Terminal Umum Pelabuhan Marunda merupakan proyek strategis nasional non APBN/APBD”, imbuhnya.
 
Selanjutnya kata Widodo, supaya publik mengetahui bahwa PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) tidak pernah menyetor untuk pembangunan Terminal Umum Pelabuhan Marunda. “Jadi kami sampaikan bahwa potensi atau deviden yang akan dibagi setelah RUPS dilaksanakan itu tidak akan hilang”, tegasnya
 
Dalam proses PKPU ini, jelas Widodo kami akan tetap konsen. Tetapi kami harus berusaha sekuat tenaga agar KCN ini tidak pailit. “Karena kalau kita baca steatman atau pernyataan pihak KBN itu sangat merugikan dan menyudutkan kami (KCN). Apalagi kamu baru saja membaca berita di beberapa media bahwa kami dilaporkan ke pihak kepolisian dalam hal ini ke Polda Metro Jaya”, imbuhnya.
 
Dalam kesempatan itu juga Widodo mengatakan Kalau betul itu semua dilakukan oleh KBN, itu semua seperti melakukan untuk menghindari pailit dengan kata lain apakah KBN berharap KCN Pailit? itu perlu dipertanyakan kepada pihak KBN.
 
“Karena menurut saya, harusnya KBN sebagai pemegang saham ikut membantu KCN menghadapi apa yang sedang dihadapi perusahaan di PKPU saat ini. Dalam persidangan tadi saya sampaikan, bahwa saya tidak pernah merasa wantprestasi terhadap Bapak Juniver Girsang. Kenapa? Karena apa yang ditagih ini adalah sukses fee sementara untuk lawyer fee nya KCN sudah bayar sebesar 250.000 US Dollar”, terangnya.
 
Oleh karena itu, kata Widodo tidak ada pihak pihak lain yang ikut mendompleng dalam urusan PKPU ini. Hal itu juga saya sampaikan kepada forum sidang tadi dihadapan yang muliah hakim pengawas, Makmur SH,.MH serta pengurus. Kalau itu ada yang dompleng dalam PKPU ini ada dugaan kolaborasi. Artinya ini bagaimana going konsen karena ada banyak bahkan ribuan orang yang menggantungkan nasibnya pada pembangunan Terminal Umum Pelabuhan Marunda. Apakah itu karyawan, pengguna jasa termasuk dari turunan para pengguna jasa itu.
 
“Jadi seharusnya kita berpikir bagaimana keberlangsungan pembangunan Terminal Umum Pelabuhan Marunda apalagi negara saat ini tengah menghadapi wabah covid 19, lalu keterbatasan anggaran dan RAPBN. Oleh karena itu saya mengajak semua pihak bagaimana caranya bersama sama membangun pelabuhan ini dan tidak merugikan semua pihak”, ujar Widodo.
 
Karena kata Widodo, kalau KCN terjadi pailit yang rugi cuman KBN, KTU termasuk negara juga rugi, semua pihak yang ada dalam proyek pembangunan Terminal Umum Pelabuhan Marunda itu rugi. Jadi harapan kami dari KCN ungkap Widodo, agar segera diselesaikan. Kami dari pihak KCN seperti yang kita saksikan bersama, bahwa kami wujudkan itikat baik kami memperlihatkan bukti uang cash (tunai) dan disaksikan oleh Yang Mulia Hakim Pengawas. “Dengan itu harusnya pemohon bisa terima karena mengenai bunga dan dendaksn tidak ada dalam perjanjian”, tuturnya
 
Sementara kuasa hokum PT KCN Agus Trianto menyatakan bahwa pihaknya menolak alasan para pihak kreditur terutama PT KBN jelas sangat berdasar. Terkait hal itu Agus menjelaskan bahwa pertama atas tagihan KBN berkaitan dengan deviden. 
 
“Itu jelas kami tolak karena sampai dengan hari ini yaitu mulai dari Tahun 2015 - 2020 belum pernah ada yang namanya RUPS terkait pembahasan pembagian deviden”, ungkapnya.
 
Jadi kata Agus, kami ingin sampaikan kepada publik bahwa sebenarnya bukan berarti terus kemudian deviden tidak dapat ditagihkan pada saat PKPU terus kemudian haknya menjadi hilang dan negara menjadi rugi. Ini persepsi menurut kami kurang tepat. Karena deviden itu sampai kapanpun akan tetap menjadi hak para pemegang saham. Tinggal nanti menunggu kapan RUPS dilaksanakan menghitung dan membagi deviden. “Toh perusahan yaitu proses pembangunan Terminal Umum Pelabuhan Marunda tetap berjalan”, ungkapnya.
 
Karena kata Agus, klien kami tetap berkomitmen dalam hal proses pembangunan proyek nasional ini tetap berjalan membantu negara untuk membangun negeri. Dalam kesempatan tersebut Agus juga menjelaskan terkait tagihan yang kedua. Yaitu tagihan terhadap potensi keuntungan yang akan diperoleh atas dasar adanya putusan perkara pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) yang dilakukan oleh KBN terhadap PT KCN. Ini jelas tidak berdasar. Karena lanjut Agus, tagihan tagihan itu belum dapat dikategorikan sebagai tagihan atau utang. 
 
“Karena ini masih menjadi potensi, karena masih belum jelas. PK nya pun sampai saat ini masih dalam proses tahap pemeriksaan di Mahkamah Agung (MA). Belum ada putusan yang berkekuatan hokum tetap atas PK tersebut," ujarnya. 
 
Untuk diketahui sidang PKPU tersebut dipimpin oleh Hakim Pengawas, Makmur SH,.MH dan  dihadiri oleh tim pengurus PKPU, diantaranya Arief Patramijaya, dan Debitur yaitu PT KCN serta sejumlah  kreditur yang sudah mendaftarkan tagihannya, termasuk perwakilan dari pihak Juniver Girsang.
 
Ada 7 pemohon atau kreditur yang diumumkan oleh Pengurus yaitu; Juniver Girsang, Brurtje Maramis, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Karya Kimtek Mandiri (KKM), PT Pelayaran Karya Tehnik Operator (PKTO), PT Karya Teknik Utama (KTU), dan Yevgeni Lie Yesyurun Law Office.
 
Adapun besaran nilai penangguhan yang diajukan yakni, Juniver Girsang 1.148.400 dollar AS, Brurtje Maramis 106.000 dollar AS, dan PT KBN Rp 114.223.023.336.
 
PT KKM sebesar Rp 1.848.000.000, PT PKTO sebesar Rp 8.382.000.000, PT KTU sebesar Rp 233.622.814.748, dan Yevgeni Lie Yesyurun Law Office sebesar 3.650.000 dollar AS.
 
’Setelah batas akhir pengajuan tagihan, ada tambahan tagihan yang diajukan oleh PT KBN senilai Rp 1.546.710.100.000,’’ papar Arief Patramijaya selaku pengurus dalam ruang sidang pada senin (4/5) lalu. Dewi
folder_opentags

Penulis

bisnis today

bisnis today

Artikel Lain